Surabaya – Percepatan pembangunan Koperasi Desa/Kampung Merah Putih (KDKMP) memasuki fase yang menuntut pengawasan lebih intensif. Di tengah capaian pembangunan yang terus bergerak, evaluasi berkala dipandang menjadi instrumen penting untuk memastikan program tak hanya selesai sesuai target, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap penguatan ekonomi masyarakat desa.
Hal itu mengemuka dalam Video Conference (Vicon) Evaluasi Percepatan Pembangunan KDKMP yang dipimpin Wakil Panglima TNI, Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, dan diikuti Komandan Korem 084/Bhaskara Jaya, Brigjen TNI Kohir, dari Ruang Puskodal Makorem 084/Bhaskara Jaya, Surabaya, Selasa (7/7/2026). Danrem mengikuti kegiatan tersebut didampingi Kasrem 084/BJ, Kasilog Korem 084/BJ, dan Kasiter Korem 084/BJ.
Berdasarkan data evaluasi, sebanyak 539 titik pembangunan telah mencapai penyelesaian 100 persen, sedangkan 588 titik lainnya masih berada dalam tahap pengerjaan.
Angka tersebut menunjukkan progres yang cukup signifikan, namun juga mengindikasikan masih adanya pekerjaan yang memerlukan percepatan agar target penyelesaian dapat tercapai secara merata.
Dalam perspektif pembangunan, keberhasilan program nasional tidak semata diukur dari jumlah proyek yang selesai, tetapi juga dari kualitas pelaksanaan, ketepatan sasaran, serta keberlanjutan manfaat yang dirasakan masyarakat. Karena itu, proses evaluasi menjadi bagian penting untuk mengidentifikasi hambatan di lapangan, memperkuat koordinasi lintas sektor, sekaligus memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana.
Usai mengikuti vicon, Brigjen TNI Kohir menegaskan bahwa Korem 084/Bhaskara Jaya akan terus mengawal implementasi program melalui pengawasan dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan.
"Pembangunan bukan sekadar menyelesaikan pekerjaan fisik, tetapi memastikan hasilnya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, kami akan terus memperkuat koordinasi, pengawasan, dan sinergi dengan seluruh pihak agar setiap program dapat berjalan optimal dan selesai sesuai target," kata Brigjen TNI Kohir.
Pernyataan tersebut mencerminkan pendekatan yang menempatkan keberhasilan pembangunan pada aspek manfaat jangka panjang, bukan sekadar capaian administratif.
Di sisi lain, keterlibatan TNI dalam pendampingan program strategis nasional menunjukkan peran institusi tersebut dalam mendukung stabilitas pelaksanaan pembangunan melalui koordinasi, pengawasan, dan sinergi dengan pemerintah daerah.
Evaluasi yang dilakukan secara berkala juga menjadi indikator bahwa percepatan pembangunan memerlukan kolaborasi antarlembaga yang konsisten.
Dengan mekanisme tersebut, berbagai kendala teknis maupun administratif diharapkan dapat segera diatasi sehingga pembangunan KDKMP tidak hanya memenuhi target waktu, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi desa sebagai salah satu penopang pembangunan nasional. (Redaksi/ITH)
